KIM "ARKATIF" Desa Karangsuko

Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Malang 2015 berpeluang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Rendra Kresna-Sanusi dan Dewanti Ruparin Diah-Masrifah. Itu terjadi bila pasangan bakal calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup) dari jalur independen, Nurcholis-Muhammad ‘Mamak’ Mufidz (Choma) gagal memenuhi kekurangan syarat.

Seperti pernah diberitakan, dalam tahapan verifikasi faktual yang sudah berlangsung 23 Juni-14 Juli lalu, dukungan terhadap Choma masih kurang 18 ribu KTP. Dengan kekurangan sebanyak itu, maka pada tahapan perbaikan yang berlangsung mulai Selasa besok (4/8) hingga 7 Agustus, Choma harus mengumpulkan dua kali lipat jumlah kekurangan atau 36 ribu KTP.

Nah, mengumpulkan 36 ribu KTP jelas bukan jumlah yang sedikit. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang bakal melakukan verifikasi faktual terhadap KTP dukungan tersebut. Jika jumlahnya kurang, maka tidak ada kesempatan kedua untuk pasangan independen. Choma otomatis bisa tersingkir dari ajang Pilbup 2015.

Tapi, Nurcholis rupanya masih belum menyerah, meski syarat untuk mengikuti pilbup bisa dikatakan sangat berat. Dia mengaku sudah menyiapkan hingga 100 ribu KTP. “Kami akan menyerahkan daftar dukungan untuk perbaikan pada 4 Agustus (besok),” kata Nurcholis, kemarin (2/8).

Choma menyiapkan KTP melebihi syarat yang ditentukan oleh KPU karena menyadari bahwa tidak ada kesempatan kedua, setelah tahapan penelitian syarat dukungan berakhir pada 21 Agustus mendatang. Apalagi, Choma menyadari bahwa pada tahapan penelitian atau verifikasi di lapangan nanti, sangat mungkin akan ditemui kasus pendukung yang sulit ditemui.

Pada verifikasi faktual di tahapan perbaikan, cara yang digunakan KPU berbeda dengan yang dilakukan pada 23 Juni-14 Juli lalu. Kali ini, KPU tidak mendatangi rumah pendukung pasangan calon secara door to door. Tapi, pendukung diminta untuk berkumpul di satu tempat, di satu desa yang sama, yang sudah disepakati.

Nah, pertanyaannya, apakah semua pendukung mau melakukannya? Nurcholis menyadari potensi seperti itu. “Sekarang ini banyak mantenan di desa-desa. Biasanya, antara tetangga membantu yang punya hajat,” kata pria yang pernah menjadi Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Turen ini. Jika situasinya seperti itu, mengumpulkan pendukung untuk verifikasi jelas menjadi hal yang sulit.

Langkah antisipasi sudah dilakukan oleh Nurcholis bersama dengan tim suksesnya. Mereka sudah menyiapkan liason officer (LO) atau petugas yang menjadi penghubung pasangan calon maupun KPU dengan warga yang menjadi pendukung. “LO sudah ada di desa-desa,” kata dia.

Sementara itu, Wawan Sobari, dosen studi ilmu politik Unversitas Brawijaya (UB) mengatakan bahwa pada pilkada serentak kali ini bisa dilihat betapa dipersulitnya calon independen. “Dari regulasi disebutkan bahwa calon independen harus menyerahkan dukungan 6,5 persen dari jumlah penduduk. Itu saja sudah luar biasa,” kata dia.

Syarat dukungan ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pilbup sebelumnya yang hanya sekitar 3 persen. “Seharusnya, syarat minimal dukungan itu dihitung dari jumlah DPT (daftar pemilih tetap), bukan jumlah penduduk,” ujar dia. Jumlah DPT pilbup, mengacu pada 2010 lalu sekitar 1,8 juta.